Bondowoso, BULETININDO.COM -Bertempat di Command center Kantor Pemkab Bondowoso Jl. Letnan Amir Kusnan No. 2 Kel. Dabasah Kec./Kab. Bondowoso, Kasdim 0822 Bondowoso Mayor Inf Tanuri ikuti pelaksanaan zoom meeting Rapat koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah secara vidcon yang dipimpin oleh Irjen Kemendagri (Tomzi Tohir) dengan dihadiri oleh 15 orang.
Hadir dalam vidcon Irjen Kemendagri Tomzi Tohir, Staf Ahli TK II Ekonomi dan Keuangan Panglima TNI Brigjen TNI Eko Nursanto, SH., MH, Plt BPS Nasional Amalia Adininggar widyasanti, Deputi Badan Pangan Nasional Dr. Andriko Noto Susanto, S.P., M.P, Direktur Kebutuhan Pokok Bambang wisnu broto, Direktur Statistik Harga Dr. Windhiarso Putranto, Bulog Nasional Epi Sulandari, Deputi III Kantor Staf Presiden Edy Priono, Direktur Pertimbangan Hukum Firdaus S.H M. H,
Turut pula hadir dalam kegiatan PJ.Sekda Bondowoso Haeriyah Yuliati S.Sos, M.M, Kasdim 0822/Bondowoso Mayor Inf Tanuri, Kabaq ren polres Bondowoso Kompol Lukman Hadi SH, Staf Kejaksaan Bondowoso Kadek Wira, SH, Ka Diskoperindag Sigit Purnomo, Staf Bulog Bondowoso, dan KPPN Bondowoso
Bahwasanya tujuan rapat koordinasi inflasi ini untuk memantau dan mengantisipasi terjadinya inflasi yang masih tinggi di seluruh wilayah Indonesia.
Dan juga seluruh Pemerintah Daerah diharapakan melaksanakan monitoring, pengawasan terhadap stok/supply terkait komoditas yang diwaspadai Dengan terus memantau dan bekerjasama dengan instansi terkait.dalam menekan laju inflasi dan kenaikan harga di masing masing daerah di seluruh wilayah Indonesia
Dalam paparannya Irjen Kemendagri Tomzi Tohir menyampaikan bahwa sebanyak 214 Pemerintah Daerah yang belum melakukan sama sekali upaya konkrit sebanyak 214 Pemda
“Beberapa upaya konkrit yang di lakukan oleh pemerintah Daerah dalam menangani inflasi di daerah antara lain :
a) melaksanakan operasi pasar murah
b) melaksanakan sidak ke pasar dan distributor agar tidak menahan barang
c) kerjasama dengan daerah penghasil komoditi untuk kelancaran pasokan.
d) gerakan menanam
e) realisasikan BTTB
f) dukungan transportasi dari APBD
Mayor Inf Tanuri mengungkapkan sesuai dengan UU RI no 34 tahun 2024 pasal 7 ayat 2 poin 9 TNI bertugas membantu pemerintah dalam mendukung pertumbuhan perekonomian nasional.
” TNI ikut rapat koordinasi tentang pengendalian inflasi dan ketahanan pangan yang di lakukan oleh pemerintah,” jelasnya. (Mulyo)
