Sumenep, BULETININDO.COM – Krisis bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertalite dan Pertamax di Pulau Sapudi, Kabupaten Sumenep, kembali membuka luka lama: ketimpangan distribusi energi yang tak kunjung selesai.
Selama sepekan terakhir, warga di sejumlah desa di Pulau Sapudi dibuat pontang-panting. BBM bukan hanya langka—bahkan di beberapa titik benar-benar nihil.
Kalau pun ada, harganya melambung tak masuk akal, menembus kisaran Rp25 ribu hingga Rp30 ribu per liter di tingkat pengecer.
Situasi ini bukan sekadar soal antrean panjang atau keterlambatan distribusi. Ini adalah potret nyata lumpuhnya kehidupan masyarakat kepulauan.
Sekolah terganggu, nelayan tak melaut, roda ekonomi nyaris berhenti. Anak-anak terancam kehilangan hak pendidikan hanya karena satu hal: bensin tak tersedia.
Krisis Berulang, Solusi Tak Pernah Tuntas
Ironisnya, krisis BBM di Sapudi bukan kejadian baru. Pola yang sama terus berulang setiap tahun stok kosong, distribusi tersendat, dan masyarakat jadi korban.
Pertanyaannya: sampai kapan?
Di saat pemerintah daerah mengklaim stok BBM di wilayah Sumenep “aman dan terkendali”, fakta di lapangan justru berkata sebaliknya.
Sapudi seolah berada di “Indonesia yang berbeda”—jauh dari jangkauan kebijakan yang katanya merata.
Kesenjangan ini memperlihatkan satu hal: perencanaan distribusi energi masih Jawa-sentris, daratan-sentris, dan minim keberpihakan pada wilayah kepulauan.
Aturan yang Menyulitkan Rakyat
Kebijakan pembatasan penggunaan jerigen untuk BBM subsidi juga menjadi sorotan.
Bagi masyarakat kota, aturan ini mungkin relevan. Namun bagi warga kepulauan seperti Sapudi, kebijakan itu justru terasa seperti memutus napas mereka sendiri.
Bagaimana mungkin masyarakat bisa bertahan tanpa fleksibilitas distribusi, sementara akses SPBU terbatas dan transportasi laut penuh risiko?
Realitasnya, masyarakat dipaksa memilih: melanggar aturan atau tidak bisa hidup.
Negara Harus Hadir, Bukan Sekadar Klarifikasi
Di tengah penderitaan warga, narasi yang muncul justru berkutat pada klarifikasi: “stok aman”, “tidak perlu panik”, dan “tidak ada kenaikan harga.”
Masalahnya, rakyat Sapudi tidak butuh klarifikasi. Mereka butuh BBM.
Jika distribusi energi saja tak mampu menjangkau wilayah kepulauan secara stabil, maka wajar jika publik mulai mempertanyakan: di mana sebenarnya negara hadir?
Dampak Nyata: Ekonomi Mati Perlahan
Tanpa BBM
Perahu nelayan tak bisa melaut
Hasil tangkapan tak bisa dijual
Aktivitas pasar menurun drastis
Transportasi lumpuh.
Ini bukan sekadar krisis energi ini krisis ekonomi mikro yang menghantam langsung dapur masyarakat kecil.
Krisis BBM di Pulau Sapudi adalah alarm keras bagi pemerintah. Ini bukan lagi soal distribusi teknis, tapi soal keadilan sosial.
Selama kepulauan masih diperlakukan sebagai “wilayah pinggiran”, maka krisis seperti ini akan terus berulang—dan rakyat kecil akan selalu jadi korban pertama.
Sapudi tidak butuh janji. Sapudi butuh solusi.(Dikah)
